Home    

Masalah Sertifikasi Guru Swasta

Guru Swasta Persoalkan Syarat Sertifikasi
Semarang (KR) – Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Jateng Muhammad Zen mengatakan, guru swasta di Jateng
mempersoalkan kebijakan pemerintah soal penghitungan jam mengajar 24 jam pcrminggu, yang dijadikan sebagai syarat
sertifikasi profesi. Karena jam mengajar tersebut hanya didasarkan mengajar dalam kelas saja.
Muhammad Zen mengatakan hal ini kepada wartawan di Semarang Senin (4/6). Menurut Zen, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan
Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk itu PGSI Jateng minta agar penghitungan jam mengajar disesuaikan
dengan UU tersebut.

Menurutnya, berdasarkan UU 14 tahun 2005 khususnya pasal 35, beban keija guru mencakup kegiatan pokok yaitu perencanaan,
pelak-
sanaan pembelajaran (di dalam kelas), menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan
tugas tambahan. Dalam UU tersebut tidak hanya mengajar dalam kelas saja yang dihitung.

Namun saat ini penghitungan beban keija guru yang saat ini digunakan dengan mendasarkan pada Peraturan Bersama Lima Menteri
(PBLM) yang mulai diberlakukan tahun 2012, hanya memperhitungkan beban ker-
ja guru didalam kelas saja. Sementara komponen 1 ainnya tidak masuk dalam kategori perhitungan beban kerja guru.

“Cara menghitung jam mengajar guru seperti ini jelas tidak sesuai dengan UU Guru dan Dosen, karena mengabaikan aspek
kegiatan seperti perencanaan, penilaian hasil pembelajaran dan lainnya. Sebenarnya beban keija guru yang termuat dalam UU
Guru dan dosen memiliki makna sangat menghargai profesional-
isme guru,” tuturnya Hambatan Serius Menurut Zen yang juga Anggota Komisi E DPRD Jateng, sistem penghitungan beban keija
guru berdasar peraturan bersama lima menteri PBLM akan berdampak pada pembebanan yang berlebihan pada profesi guru. Sehingga
akan menjadi hambatan serius bagi pengembangan profesionalisme guru.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, diberlakukannya sistem penghitungan mengajar guru yang didasarkan kepada PBLM bisa
berdampak pada Pemutusan Hubungan Keija (PHK) besar-besaran terhadap guru honorer. Karena tidak menutup kemungkinan guru PNS
akan menggusur peran guru honorer di sekolah swasta untuk menutup kekurangan jam mengajarnya. Sekolah swasta akan lebih
memilih guru PNS untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolahnya.

Untuk itu PGSI minta kepada pemerintah untuk mengembalikan sistem perhitungan jam mengajar disesuaikan dengan UU Nomor 14
Tahun 2005 pasal 35. Tentu saja, lanjutnya dengan dan memberlakukan kembali sistem penghitungan beban keija sebagaimana yang
termuat . dalam pasal 5 Per-mendiknas Nomor 39/2009 jo Permendiknas Nomor 30/-2011 dengan cara menghitung keragaman tugas
pokok profesi guru.


Kode Copy Paste
Gunakan kode diatas untuk copy paste artikel ini di blog anda

Tags: guru, PBLM, pemerintah, Permendiknas Nomor, PGSI, PNS, sekolah, Semarang Senin, Undang Undang, UU