Home    

Kedaulatan Petani

Sejak Zaman Belanda, Kedaulatan Petani Terampas

SLEMAN (KR) – Kedaulatan petani Indonesia terampas sejak zaman penjajahan Belanda hingga masa Indonesia merdeka kini. Di satu sisi mereka tidak mempunyai kemerdekaan dalam hal pengadaan sarana produksi (saprodi) yang dimonopoli oleh produsen. Di sisi lain, harga jual hasil panen mereka sangat ditentukan oleh pihak konsumen.

Fenomena itu dikemukakan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nashir ketika membuka Diklat Pertanian Tterpadu Angkatan IV di Balai Transmigrasi Kabupaten Sleman, Rabu (16/5). Diklat yang berlangsung 3 hari hingga Jumat (18/5) itu diselenggarakan Majelis Pem-berdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah.

Dalam kondisi kedaulatan dan kemerdekaan yang terampas itu, menurut Haedar, pe-merintah sepertinya tidak berkehendak membela petani.

“Disayangkan, pemerintah tidak melakukan pembalasan kepada petani yang kondisinya terhimpit dari dua sisi, baik oleh produsen maupun konsumen itu. Akibatnya posisi tawar mereka sangat lemah sekali,” tuturnya.

Ketua MPM PP Muhammadiyah Drs H Said Tuhuleley mengatakan, Diklat yang diselenggarakan majelisnya bertujuan membangun jaringan sosial yang berbasis kekuatan petani. Melalui jaringan sosial itu diharapkan terbentuk lem-baga yang mampu mengartikulasikan kepentingan para petani. Selepas diklat, para peserta diharapkan mampu menjadi pioner yang antara lain bertugas mengadvokasi para petani melalui model pertanian terpadu.

artikel petani (10)

Kode Copy Paste
Gunakan kode diatas untuk copy paste artikel ini di blog anda

Tags: fenomena, Indonesia, jaringan, Kedaulatan Petani Terampas, Majelis Pem, pemerintah, pertanian